Oleh: Nazli*
PERNYATAAN Gubernur Jambi, Al Haris, yang membantah isu penyiapan anaknya sebagai calon wakil Zumi Zola dengan bersumpah menyebut nama Tuhan, justru membuka ruang diskusi yang lebih dalam: mengapa sumpah religius harus dijadikan tameng di arena politik? Politik sejatinya membutuhkan bukti, transparansi, dan rasionalitas, bukan sekadar retorika emosional yang dikemas dalam simbol keagamaan.
Pernyataan itu bisa dilihat di https://www.aksipost.com/arsip/86757/bantah-anaknya-disiapkan-jadi-wakil-zumi-zola-eks-koruptor-al-haris-bersumpah-ngucap-nama-tuhan-subhanallah-masya-alloh/
Rumor politik yang menyeret keluarga ke dalam pusaran kekuasaan bukanlah hal baru. Publik masih segar mengingat praktik nepotisme yang kerap menggerogoti demokrasi di banyak daerah. Maka, wajar bila tudingan semacam ini menimbulkan kegelisahan: apakah kekuasaan di Jambi sedang diproyeksikan sebagai warisan keluarga? Jika benar demikian, demokrasi direduksi menjadi dinasti, bukan lagi kompetisi meritokratis.
Di sisi lain, munculnya nama Zumi Zola — seorang mantan gubernur dengan catatan hitam kasus korupsi — menambah beban moral dalam wacana politik lokal. Publik berhak bertanya: apakah Jambi hendak dipimpin kembali oleh figur yang masa lalunya masih sarat kontroversi? Apakah rekonsiliasi politik harus menutup mata terhadap memori buruk korupsi yang pernah melukai rakyat?
Menghadapi isu semacam ini, seharusnya ada langkah yang lebih jernih. Pertama, partai politik wajib membuka mekanisme pencalonan secara transparan. Kedua, para pemimpin publik semestinya menjawab rumor dengan data, bukan sekadar sumpah. Ketiga, media harus menjaga fungsi kontrol sosialnya, tidak sekadar menjadi corong isu yang kabur sumbernya.
Sebab, sumpah agama boleh saja membuat sebagian orang terkesan, tetapi publik Jambi butuh lebih dari itu: bukti konkret, akuntabilitas, dan komitmen nyata untuk menjauhkan kekuasaan dari cengkraman nepotisme dan bayang-bayang korupsi masa lalu.
*pengamat sosial dan politik, tinggal di Jambi
