Oleh: Nazli*
PERNYATAAN Gubernur Jambi, Al Haris, bahwa hubungannya dengan DPR RI Dapil Jambi “baik-baik saja” adalah retorika politik klasik: manis di bibir, tapi minim bukti di lapangan. Publik tentu sudah terlalu sering disuguhi kalimat normatif semacam “kami berkolaborasi” tanpa pernah ditunjukkan wujud kolaborasinya.
Pernyataan Gubernur Jambi itu bisa dibaca di https://jambi.pikiran-rakyat.com/jambi-raya/pr-3469672339/al-haris-tegaskan-hubungan-dengan-dpr-ri-dapil-jambi-baik-bantah-tudingan-eksklusif-dalam-membangun-jambi
Justru kritik yang dilontarkan oleh Andriansyah soal eksklusivitas pembangunan menunjukkan hal sebaliknya: ada jarak yang nyata antara pemerintah provinsi dan representasi politik Jambi di Senayan. Kalau memang semua baik-baik saja, mengapa muncul tudingan eksklusif? Kritik tidak lahir dari ruang kosong.
Masalah terbesar bukan sekadar soal komunikasi, tapi transparansi. Gubernur bicara “hubungan baik”, media memuat ulang pernyataan itu tanpa menguji, tanpa data, tanpa suara pembanding dari anggota DPR RI yang disebut-sebut. Alhasil, publik hanya diberi sepiring retorika, bukan fakta.
Pemberitaan model begini berbahaya: ia menyulap kritik serius menjadi sekadar “tudingan” yang mudah dimentahkan oleh satu pernyataan pejabat. Padahal, tugas media adalah menggali, bukan menjadi corong pembelaan.
Jika benar hubungan Pemprov dan DPR RI harmonis, tunjukkan: berapa program strategis yang diperjuangkan bersama? Berapa alokasi anggaran pusat yang turun ke Jambi atas kolaborasi itu? Apa hasil nyata bagi masyarakat? Tanpa jawaban ini, ucapan gubernur tak lebih dari selimut manis yang menutupi dinginnya realitas politik: pembangunan Jambi masih elitis, penuh jargon, dan jauh dari keterlibatan publik secara utuh.
*pengamat sosial dan politik, tinggal di Jambi
