Jambi – Gubernur Jambi Al Haris menghadiri peresmian 166 Sekolah Rakyat yang diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Selasa kemarin, 13 Januari 2026.
Program nasional ini diluncurkan serentak di 34 provinsi sebagai upaya negara menghadirkan akses pendidikan yang layak dan merata bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Gubernur Al Haris mengungkapkan rasa syukur dan haru atas terwujudnya Sekolah Rakyat yang memberikan harapan baru bagi ribuan anak Indonesia. Menurutnya, program ini bukan sekadar pembangunan fasilitas pendidikan, tetapi juga wujud nyata kehadiran negara dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
“Alhamdulillah, hari ini saya menghadiri peresmian 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi yang dipusatkan di Banjarmasin. Saya sangat terharu melihat anak-anak dari keluarga yang kurang beruntung kini mendapatkan kesempatan bersekolah dengan fasilitas lengkap, gizi yang cukup, serta kurikulum yang modern,” ujar Al Haris.
Suasana haru semakin terasa ketika Al Haris mengenang masa kecilnya yang penuh keterbatasan. Ia bercerita pernah bersekolah dengan baju pinjaman dan merasakan sulitnya kehidupan, bahkan harus menahan lapar karena hanya makan satu kali sehari, atau tidak makan sama sekali.
“Melihat anak-anak ini, saya seperti melihat kembali masa kecil saya. Karena itu, hati saya sangat tersentuh. Dulu kami bersekolah dengan segala keterbatasan, namun hari ini negara hadir memberikan harapan yang jauh lebih baik bagi mereka,” katanya.
Al Haris berharap program Sekolah Rakyat dapat berjalan berkelanjutan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga tidak mampu. Ia menekankan bahwa pendidikan yang layak adalah kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah.
“Semoga program ini membawa manfaat besar bagi anak-anak kita, sehingga hari ini mereka bisa tersenyum dan bahagia. Semoga selalu ada matahari cerah untuk masa depan mereka,” tutur Al Haris penuh harap.
Peresmian Sekolah Rakyat ini menjadi momentum penting dalam penguatan komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia.
