Jambi – Isu dugaan penyimpangan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Jambi kembali mencuat. Sejumlah proyek yang tayang di portal LPSE Provinsi Jambi diduga kuat hanya ada di atas kertas alias proyek siluman.
Salah satu yang disorot publik ialah paket Renovasi Kawasan Tugu Arena Eks MTQ dengan nilai kontrak Rp 189 juta. Proyek non tender ini tercatat dimenangkan oleh PT Optima Karya Esa, beralamat di Jalan HMO Bafadhal, Lorong Kemang II, RT 04, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Kontrak proyek diteken pada 25 Agustus 2025.
Namun, satu bulan lebih setelah penandatanganan kontrak, tak ada aktivitas pekerjaan terpantau lapangan. Pantauan langsung di kawasan Tugu Arena Eks MTQ, sekitaran Islamic Center Kota Jambi menunjukkan lokasi tetap sepi tanpa tanda-tanda pelaksanaan proyek.
Lebih mencurigakan lagi, dokumen proyek mencantumkan lokasi kegiatan di dua wilayah berbeda, Desa Biuku Tanjung, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, dan Kota Jambi. Kejanggalan ini kian memperkuat dugaan bahwa proyek tersebut tidak jelas keberadaannya.
“Kalau begini, dugaan proyek siluman makin kuat. Lokasi pun rancu, kerjaannya tak ada,” ujar salah satu sumber terpercaya kepada media ini.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jambi juga sebelumnya menambah anggaran jumbo Rp 12,9 miliar untuk proyek multiyears Islamic Center. Penambahan ini dinilai sangat janggal, mengingat kondisi keuangan daerah tengah ditekan isu defisit dan efisiensi anggaran.
Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Muzakkir, saat dikonfirmasi menolak memberi penjelasan rinci.
“Temui Kabid Cipta Karya,” katanya singkat, Kamis 2 Oktober 2025.
Namun Kabid Cipta Karya, Nasrul juga tak memberikan keterangan berarti.
“Lagi di luar kota. minggu depan balek,” ujarnya singkat melalui pesan WhatsApp, Kamis, 2 Oktober 2025.
Sedangkan PPTK Cipta Karya, Iwan Syafwadi, terkesan menghindar. Dikonfirmasi berulang kali lewat WhatsApp, tak ada jawaban jelas hingga berita ini diterbitkan.
Publik pun kini menanti keberanian Inspektorat dan aparat penegak hukum untuk turun tangan menyelidiki proyek-proyek ‘siluman’ di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Jambi yang semakin menimbulkan tanda tanya besar.
